Bimbingan Teknis PPK, Kanwil Kemenkumham Babel Siap Tanggulangi Masalah Over Kapasitas Narapidana

PANGKALPINANG - Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pangkalpinang beserta pejabat struktural dan empat Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menghadiri bimbingan teknis (bimtek) di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bangka Belitung (Babel), Selasa (14/05/2024).

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pengayoman Kemenkumham Babel ini merupakan bimtek terkait Tata Cara Pelaksanaan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada Rutan (rumah tahanan)/Lapas (lembaga pemasyarakatan) /LPKA (lembaga pembinaan khusus anak) Jajaran Kemenkumham Babel.

Baca juga: Empat Langkah Dalam Menyelesaikan Sebuah Masalah

Kegiatan dibuka langsung oleh pelaksana harian (PlH.) Kepala Kanwil Kemenkumham Babel, Kunrat Kasmiri dan dihadiri oleh kepala dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) tiap rutan (rumah tahanan), lapas (lembaga pemasyarakatan), dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) se-Babel.

Kunrat menyampaikan bahwa giat ini merupakan pelaksanaan rencana aksi percepatan perjanjian kinerja tahun 2024 di lingkungan Kemenkumham RI. Yang mana, rencana aksi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024.

Baca juga: Hidayat Kampai: Menyiapkan Gen Z Akuntansi untuk Dunia Kerja

"Menyikapi hal tersebut, perlu ditetapkan acuan dalam bentuk langkah percepatan pelaksanaan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) pada Rutan/Lapas/LPKA" ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa PPK menjadi perpanjangan PK Bapas dalam melaksanakan tugas penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk kepentingan layanan tahanan, program pembinaan dan juga usul integrasi bagi narapidana. PPK sendiri merupakan petugas pemasyarakatan yang menerima surat keputusan (SK) dari Kemenkumham Babel untuk mengampu tugas tambahan dalam melakukan litmas yang sebelumnya dilaksanakan oleh PK Bapas.

Baca juga: Kasal: Maritime Drone Kamikaze Bisa Dikembangkan Kemampuannya Sebagai Senjata Andalan TNI AL

"Terima kasih kepada 48 orang Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan di lingkungan Kemenkumham Babel yang telah diusulkan untuk melaksanakan tugas tambahan sebagai Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan, " ucapnya.

Kunrat berharap dengan ditunjuknya PPK, dapat menunjang percepatan pelaksanaan integrasi narapidana di Babel dan menjadi langkah strategis dalam mengatasi masalah overkapasitas di rutan/lapas/LPKA.

Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan materi mekanisme pelaksanaan litmas PPK oleh narasumber PK Ahli Muda Dirjenpas, Tatan Rahmawan dan Penanggung Jawab Bidang Pendampingan Pra Ajudikasi Dirjenpas, Hastria Dwi Restusari.

"Sebagai PPK disini bertanggung jawab menyusun laporan hasil litmas, mengikuti sidang TPP atas hasil litmas dan dan melaporkan setiap pelaksanaan tugas pada kepala Bapas" ujar Tatan dalam materinya. (Violla*red)